Postingan

Menampilkan postingan dengan label undang-undang

MAKALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.     Latar Belakang Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk  sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. [1]   B.      Rumusan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

POLITIK HUKUM KENOTARIATAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.            Latar Belakang Masalah Istilah ilmu politik (science politique) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudianThomas Fitzherbet dan Jeremy Bentham pada tahun 1506. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud ialah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institusional yuridis, sementara yang berkambang di Amerika adalah tentang teori politik. Konsepsi teori politik yang dikembangkan di Amerika telah melepaskan diri dari sifat-sifat yang institusional yuridis dengan memberi skope yang lebih luas daripada ilmu negara. Dalam pandangan para sarjana Amerika, ilmu politik sebagai ilmu Negara bukan lagi dalam skope institusional yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, definisi-definisi belakangan ini lebih banyak ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA

MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA

-
Gambar
MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia Dosen Pengampu : Rini Indah Sulistyowati, SPd, MPd Disusun Oleh : KELOMPOK 9 1.      Rafif Gayuh Islami                      B.231.16.0378 2.      Anisatul Muawanah                     B.231.16.0486 PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG 2016/2017 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah bahasa indonesia yang bertemakan “kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka” ini tepat pada waktunya. Makalah ini dimaks...
Baca selengkapnya

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN TEORI HUKUM POSITIF (POSITIVME HUKUM)

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.             Latar Belakang Masalah Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaedah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia ( IN...
Baca selengkapnya