Postingan

Menampilkan postingan dengan label notaris

MAKALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.     Latar Belakang Di dalam perpustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk  sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Oleh karena itu, pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah konsumen akhir. Pelaku usaha merupakan orang atau lembaga yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara  Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini ialah perusahaan koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. [1]   B.      Rumusan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM MEMBUAT AKTA PERTANAHAN DAN AKTA RISALAH LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.            Latar Belakang Masalah Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah merupakan salah satu bentuk perjuangan tersebut. Sebagaimana diketahui sebelum ditetapkannya UUJN, notaris menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan  Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie  (Stb. 1860:3) atau lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101. [1] Dengan diundangkannya UUJN tersebut maka PJN dan Peraturan-peraturan pelaksananya yang disebut dalam Pasal 91 UUJN dinyatakan tidak berlaku lagi. Lahirnya UUJN juga melahirkan perkembangan hukum baru dalam dunia kenotariatan, salah satunya adalah perluasan kewenangan Notaris. Perluasan kewenangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 15 Ayat (2) butir f dan g, yang menyebutkan bahwa membuat akta pertanahan dan akta risalah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA

MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA

-
Gambar
MAKALAH KUTIPAN, CATATAN KAKI DAN DAFTAR PUSTAKA Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia Dosen Pengampu : Rini Indah Sulistyowati, SPd, MPd Disusun Oleh : KELOMPOK 9 1.      Rafif Gayuh Islami                      B.231.16.0378 2.      Anisatul Muawanah                     B.231.16.0486 PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEMARANG 2016/2017 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah bahasa indonesia yang bertemakan “kutipan, catatan kaki dan daftar pustaka” ini tepat pada waktunya. Makalah ini dimaks...
Baca selengkapnya

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN TEORI HUKUM POSITIF (POSITIVME HUKUM)

-
  BAB I PENDAHULUAN   A.             Latar Belakang Masalah Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaedah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia ( IN...
Baca selengkapnya